INSTRUMEN STANDAR PROSES KALTENG

INSTRUMEN SUPERVISI AKADEMIK

STANDAR  PROSES

SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN)

SD – SMP – SMA - SMK

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

PALANGKA RAYA, TAHUN 2011

II.      STANDAR PROSES

NO	KOMPO-NEN	ASPEK	IINDIKATOR SNP	NO	ITEM PERTANYAAN/PERNYATAAN SNP (IKKM)	SKOR
1	Perencanaan Proses Pembelajaran	1.         Perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus	1.    Dasar-dasar perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus mapel SNP	1	Dasar-dasar yang dipergunakan untuk membuat perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus untuk semua mapel SNP di sekolah adalah: (1) SKL, (2) SI, dan (3) panduan penyusunan KTSP, yaitu telah memenuhi: a.       3 unsur b.      2 unsur c.       1 unsur d.      Tidak ada
			2.    Perencana pengembangan atau penyusunan silabus mapel SNP oleh guru sendiri	2	Jumlah guru yang membuat perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus secara sendiri-sendiri dari semua mata pelajaran SNP sebanyak: a.       (76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %/tidak ada
			3.    Perencana pengembangan atau penyusunan silabus mapel SNP MGMP sekolah	3	Jumlah guru yang mebuat perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus dengan cara berkelompok dalam sebuah sekolah (MGMP sekolah) dari semua mata pelajaran atau sesuai rumpunnya sebanyak: a.       (76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %/tidak ada
			4.    Perencana pengembangan atau penyusunan silabus mapel SNP MGMP sekolah	4	Jumlah guru yang mebuat perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus dengan cara berkelompok dari beberapa sekolah (MGMP kabupaten/kota) dari semua mata pelajaran sebanyak: a.       (76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25%/tidak ada
			5.  Merencanakan/mengmengembangkan silabus mapel SNP sama dengan silabus yang telah disusun oleh pusat	5	Sekolah merencanakan/mengembangkan silabus yang sama dengan silabus yang telah disusun oleh pusat sebanyak: a.       ≤ 25 %/tidak ada b.      (26-50)% c.       (51-75)% d.      (76-100)%
			6.  Silabus SNP disusun dibawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	6	Perencanan atau pengembangan silabus disusun dibawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: a.       Ya b.    Tidak
			7.  Disahkan oleh Kepala Dinas Kab/Kota	7	Perencanan atau pengembangan silabus disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: a.       Ya b.      Tidak
		2. Perencanaan pengembangan atau penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	1. Ketentuan perencanaan penyusunan atau pengembangan RPP mapel SNP	8	Ketentuan-ketentuan dalam pembuatan RPP mapel SNP secara lengkap dan sistematik yaitu berisi:  (1) Identitas mata pelajaran; (2) Standar Kompetensi (SK); (3) Kompetensi Dasar (KD); (4) Indikator Pencapaian kompetensi; (5) Tujuan Pembelajaran; (6) Materi ajar; (7) Alokasi waktu; (8) Metode Pembelajaran; (9) Kegiatan Pembelajaran; (10) Penilaian hasil belajar; (11) Sumber belajar, sekolah telah memenuhi sebanyak: a.       ≥ 10 mapel b.      7-9 mapel c.    4-6 mapel d.    ≤ 3 mapel
			2. Perencana pengembangan atau penyusunan RPP mapel SNP oleh guru sendiri	9	Jumlah guru yang membuat perencanaan pengembangan atau penyusunan RPP secara sendiri-sendiri dari semua mata pelajaran SNP sebanyak: a.       (76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %/tidak ada
			3. Perencana pengembangan atau penyusunan RPP mapel SNP MGMP sekolah	10	Jumlah guru yang mebuat perencanaan pengembangan atau penyusunan RPP dengan cara berkelompok dalam sebuah sekolah (MGMP sekolah) dari semua mata pelajaran atau sesuai rumpunnya sebanyak: a.       (76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %/tidak ada
			4. Perencana pengembangan atau penyusunan RPP mapel SNP MGMP sekolah	11	Jumlah guru yang mebuat perencanaan pengembangan atau penyusunan RPP dengan cara berkelompok dari beberapa sekolah (MGMP kabupaten/kota) dari semua mata pelajaran sebanyak: a.       (76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25%/tidak ada
			5.            Merencanakan/mengmengembangkan RPP mapel SNP sama dengan silabus yang telah disusun oleh pusat	12	Sekolah merencanakan/mengembangkan silabus yang sama dengan RPP yang telah disusun oleh pusat sebanyak: a.       ≤ 25 %/tidak ada b.      (26-50)% c.       (51-75)% d.      (76-100)%
			6.            RPP SNP disusun dibawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	13	Perencanan atau pengembangan RPP disusun dibawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: a.       Ya b.    Tidak
			7.            RPP disahkan oleh Kepala Dinas Kab/Kota	14	Perencanan atau pengembangan RPP disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: a.       Ya b.      Tidak
		3.   Prinsip- prinsip penyu-sunan RPP	1. Prinsip perbedaan individu siswa	15	Dalam susunan/pengembangan tujuan, metode, dan rencana pelaksanaan pembelajaran di dalam RPP dari mapel-mapel SNP yang telah mencantumkan atau memuat cara-cara pembelajaran yang sesuai dengan kondisi (kelompok) siswa masing-masing, yaitu: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
			2. Prinsip partisipasi aktif siswa	16	Dalam susunan/pengembangan metode dan pelaksanaan pembelajaran di dalam RPP dari mapel-mapel SNP yang telah memuat cara-cara pembelajaran yang mendorong siswa aktif dan berpartisipasi, yaitu: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
			3.  Prinsip budaya membaca dan menulis	17	Dalam susunan/pengembangan metode, dan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian hasil belajar  di dalam RPP dari mapel-mapel SNP yang telah memuat strategi/penugasan-penugasan, dll untuk menimbulkan budaya membaca dan menulis, yaitu: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
			4. Prinsip umpan balik dan tindak lanjut	18	Dalam susunan/pengembangan penilaian hasil belajar  di dalam RPP dari mapel-mapel SNP yang telah memuat strategi/cara dan kegiatan umpan balik dan rencana tindak lanjut kepada siswa atau oleh gurunya sendiri, yaitu: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
			5. Prinsip keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber bahan	19	Terdapat keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber bahan dalam susunan RPP dari mapel-mapel SNP, yaitu: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
			6. Prinsip penerapan teknologi informasi dan komunikasi	20	Dalam menyusun/membuat RPP beserta rencana implementasi serta pengkomunikasian dengan pihak-pihak lain yang telah memuat TIK, yaitu: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
		4. Bahan Ajar	1. Kesesuaian/relevansi	21	Kesesuaian antara isi bahan ajar terhadap tuntutan silabus dalam pengembangan RPP: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
			2. Kuantitas terpenuhi	22	Kecukupan bahan ajar yang dipergunakan dalam pembuatan RPP: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
			3. Kedalaman materi	23	Luasan/kedalaman bahasan (banyaknya materi) bahan ajar yang dipergunakan dalam pembuatan RPP dilihat dari cakupan SKL, SK, KD, dan IK telah memenuhi: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
			4. Variasi/jenis	24	Rata-rata jenis-jenis (variasi) bahan ajar yang dipergunakan dalam pembuatan RPP untuk tiap mata pelajaran adalah: a.       ≥  5 jenis b.      4 jenis c.       3 jenis d.      < 3 jenis
			5. Keterjangkauan	25	Tingkat keterjangkauan/kemampuan sekolah/guru dalam pengadaan bahan-bahan ajar untuk pembuatan RPP: a.       76-100)% terjangkau b.      (51-75)% terjangkau c.       (26-50)% terjangkau d.      ≤ 25 % terjangkau
2	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	1.  Persyaratan pelaksanaan proses pembela-jaran	1. Rombongan belajar: 32 siswa	26	Jumlah siswa per rombongan belajar rata-rata adalah: a.   32 anak b.  Kurang atau lebih besar dari 32 anak
			2. Beban kerja minimal guru: 24 jam/minggu	27	Rata-rata beban kerja guru: a.     ≥ 24 jam/minggu b.     18-23 jam/minggu c.     14-17 jam/minggu d.     ≤ 14 jam/minggu
			3. Buku teks pelajaran: (a) ditetapkan bersama dan sesuai Permendiknas; (b) ratio 1:1 (per mapel per siswa); (c) buku panduan guru, referensi, pengayaan, dll	28	Buku teks pelajaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembelajaran memenuhi ketentuan pemenuhan buku tekas: a.     3 item b.     2 item c.     1 item d.     Tidak memenuhi semua item
			4. Pengelolaan kelas tepat / sesuai tuntutan kompetensi, dalam hal: pengaturan duduk siswa, intonasi/volume suara guru, tutur kata, ketertiban PBM, penguatan, umpan balik, penghargaan, sanksi, penggunaan waktu,dll	29	Jumlah guru yang merencanakan pembelajaran memenuhi ketentuan-ketentuan pengelolaan kelas, yaitu sebanyak: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
			5. Jumlah rombongan belajar	30	Sekolah memiliki jumlah rombongan belajar sampai dengan tahun terakhir adalah: a.      Sesuai ketentuan Permendiknas No 24/2007 tentang Standar Sarpras b.      Tidak sesuai ketentuan Permendiknas No 24/2007 tentang Standar Sarpras
		2.      Pelaksanaan Pembela-jaran	1. Kegiatan pendahuluan	31	Jumlah guru yang melaksanakan pembelajaran dan telah memenuhi langkah-langkah dalam kegiatan pendahuluan yaitu penyiapan siswa, pertanyaan, penjelasan tujuan dan penjelasan materi pembelajaran, sebanyak: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
			2. Kegiatan inti	32	Jumlah guru yang melaksanakan pembelajaran dan telah memenuhi langkah-langkah dalam kegiatan inti yaitu (a) eksplorasi: melibatkan siswa, memfasilitasi belajar siswa, beragam pendekatan; (b)  elaborasi: pembiasaan siswa, pengembangan diri/terstruktur atau mandiri, fasilitasi berprestasi/unjuk kerja siswa dll; (c) konfirmasi: umpan balik, variasi klarifikasi hasil siswa, dan fasilitasi refleksi/pengalaman bermakna, sebanyak: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
			3. Kegiatan penutup (merangkum, penilaian, umpan balik, tindak lanjut, rencana berikutnya)	33	Jumlah guru yang melaksanakan pembelajaran dan telah memenuhi langkah-langkah dalam kegiatan penutup yaitu merangkum, penilaian, umpan balik, tindak lanjut, rencana berikutnya, sebanyak: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
3	Penilaian Hasil Belajar	1. Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar	1. Keterlaksanaan penilaian hasil belajar	34	Keterlaksanaan (proses) penilaian hasil belajar oleh sekolah (guru dan satuan pendidikan) berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran telah memenuhi: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
			2. Pemenuhan ketentuan pelakdsanaan penilaian hasil belajar	35	Pemenuhan ketentuan-ketentuan yaitu dilakukan secara konsisten, sistematis dan terprogram dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukur sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau produk, portofolio dan penilaian diridalam pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh sekolah (guru dan satuan pendidikan) telah memenuhi: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
			3. Penggunaan/implementasi Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran	36	Pelaksanaan (proses) penilaian hasil belajar oleh sekolah (guru dan satuan pendidikan) telah memenuhi  ketentuan-ketentuan dalam Permendiknas No 20/2007 tentang Standar Penilaian: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
4	Pengawasan Proses Pembelajaran	1. Peman-tauan	1. Tahapan pemantauan	37	Sekolah melaksanakan pentahapan pemantauan proses pembelajaran yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran, yaitu telah memenuhi: a.       3 tahapan b.      2 tahapan c.       1 tahapan d.      Tidak melaksanakan
			2. Strategi pemantauan	38	Sekolah melaksanakan pemantauan proses pembelajaran dengan strategi atau cara-cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi, memenuhi: a.       ≥ 7 cara b.      4-6 cara c.       2-3 cara d.      1 cara atau tidak ada
			1. Pelaksana pemantauan	39	Pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan, yaitu memenuhi: a.       kepala dan pengawas satuan pendidikan b.      kepala sekolah c.       pengawas d.      tidak ada
		2. Super-visi	1. Pentahapan supervisi	40	Sekolah melaksanakan supervisi proses pembelajaran melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran, telah mencapai: a.       3 tahapan b.      2 tahapan c.       1 tahapan d.    Tidak melaksanakan
			2. Strategi supervise	41	Sekolah melaksanakan supervisi proses pembelajaran dengan cara-cara yaitu: pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi, yaitu memenuhi: a.       4  cara b.      3  cara c.       2  cara d.    1 cara atau tidak ada
			3. Pelaksana supervisi	42	Pelaksanaan supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan: a.       kepala dan pengawas satuan pendidikan b.      kepala sekolah c.       pengawas d.    tidak ada
		3. Evaluasi	1. Tujuan evaluasi	43	Aekolah melaksanakan evaluasi proses pembelajaran dengan tujuan untuk menentukan kualitas pembelajaran dan kinerja sekolah? a.         Ya b.         Tidak
			2. Strategi/cara	44	Sekolah melaksanakan evaluasi proses pembelajaran dengan minimal dengan cara-cara: (i) membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dan standar proses (Permendiknas No 41/2007), (ii) mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. a.       > 2 cara b.      2 cara c.       1 cara d.      Tidak ada
			3. Orientasi evaluasi	45	Sekolah melaksanakan evaluasi proses pembelajaran dengan memusatkan pada: a.       Kinerja guru b.      Fasilitas media/bahan ajar dan metode c.       Pengelolaan kelas d.      Peranserta siswa dalam pembelajaran
		4. Pela-poran	Pelaporan pembelajaran dan hasil  penilaian pembelajaran	46	Sekolah melaporkan hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan yaitu: a.       Guru/dewan guru, pengawas/Dinas Pendidikan Kab/Kota, Komite Sekolah b.      Guru/dewan guru dan pengawas/Dinas pendidikan Kab/Kota c.       Guru/dewan guru dan Komite Sekolah d.      Guru/dewan guru
			Tindak lanjut pelaporan	47	Tindak lanjut pelaporan oleh sekolah terhadap hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %
		5. Tindak lanjut	1.    Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar	48	Tindak lanjut dari hasil pengawasan oleh pemangku kepentingan melalui: a.       3 cara b.      2 cara c.       1 cara d.      Tidak ada
			2.    Teguran yang bersifat mendidik terhadap guru yang belum memenuhi standar	49	Selama satu tahun terakhir hasil pengawasan oleh pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti adalah sebanyak: a.       76-100)% b.      (51-75)% c.       (26-50)% d.      ≤ 25 %

SAATNYA MENERAPKAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT DI BIDANG PENDIDIKAN

Dalam MMT (Manajemen Mutu Terpadu) keberhasilan sekolah diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Sekolah dikatakan berhasil jika mampu memberikan pelayanan sama atau melebihi harapan pelanggan.
Solusi yang sekiranya dapat membantu dalam menghadapi keterpurukan dalam dunia pendidikan, salah satunya perlu menerapkan Total Quality Management atau Manajemen Mutu Terpadu secara konsisiten. Berkaitan dengan mutu, Joseph. M. Juran yang pikiran-pikirannya begitu terkenal dan berpengaruh di Jepang sehingga pada tahun 1981 dia dianugerahi Order of the Sacred Treasure oleh Kaisar Jepang, mengemukakan bahwa 85% dari masalah-masalah mutu terletak pada manajemen (pengelolaan), oleh sebab itu sejak dini manajemen haruslah dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu bentuk manajemen yang berhasil dimanfaatkan dalam dunia industri dan bisa diadaptasi dalam dunia pendidikan adalah TQM (total quality management) pada sistem pendidikan yang sering disebut sebagai: Total Quality Management in Education (TQME).
Manajemen Mutu Terpadu yang diterjemahkan dari Total Quality Management (TQM) atau disebut pula Pengelolaan Mutu Total (PMT) adalah suatu pendekatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen terkait. M. Jusuf Hanafiah, dkk (1994) mendefinisikan Pengelolaan Mutu Total (PMT) adalah suatu pendekatan yang sistematis, praktis, dan strategis dalam menyelenggarakan suatu organisasi, yang mengutamakan kepentingan pelanggan, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu. Total Quality Management (TQM) atau Manajemen Mutu Terpadu dalam bidang pendidikan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas, daya saing bagi output (lulusan) dengan indikator adanya kompetensi baik intelektual maupun skill serta kompetensi sosial siswa/lulusan yang tinggi. Dalam mencapai hasil tersebut, implementasi TQM di dalam organisasi pendidikan (sekolah) perlu dilakukan dengan sebenarnya tidak dengan setengah hati.
Dalam MMT (Manajemen Mutu Terpadu) keberhasilan sekolah diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Sekolah dikatakan berhasil jika mampu memberikan pelayanan sama atau melebihi harapan pelanggan. Dilihat jenis pelanggannya, maka sekolah dikatakan berhasil jika :

1. Siswa puas dengan layanan sekolah, antara lain puas dengan pelajaran yang diterima, puas dengan perlakuan oleh guru maupun pimpinan, puas dengan fasilitas yang disediakan sekolah. Pendek kata, siswa menikmati situasi sekolah.
2. Orang tua siswa puas dengan layanan terhadap anaknya maupun layanan kepada orang tua, misalnya puas karena menerima laporan periodik tentang perkembangan siswa maupun program-program sekolah.
3. Pihak pemakai/penerima lulusan (perguruan tinggi, industri, masyarakat) puas karena menerima lulusan dengan kualitas sesuai harapan
4. Guru dan karyawan puas dengan pelayanan sekolah, misalnya pembagian kerja, hubungan antarguru/karyawan/pimpinan, gaji/honorarium, dan sebagainya.

Masih menurut Hadari Nawawi (2005), bagi organisasi pendidikan, adaptasi manajemen mutu terpadu dapat dikatakan sukses, jika menunjukkan gejala – gejala sebagai berikut :

1. Tingkat konsistensi produk dalam memberikan pelayanan umum dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM terus meningkat.
2. Kekeliruan dalam bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan dan komplain masyarakat yang dilayani semakin berkurang.
3. Disiplin waktu dan disiplin kerja semakin meningkat
4. Inventarisasi aset organisasi semakin sempurna, terkendali dan tidak berkurang/hilang tanpa diketahui sebab – sebabnya.
5. Kontrol berlangsung efektif terutama dari atasan langsung melalui pengawasan melekat, sehingga mampu menghemat pembiayaan, mencegah penyimpangan dalam pemberian pelayanan umum dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Pemborosan dana dan waktu dalam bekerja dapat dicegah.
7. Peningkatan ketrampilan dan keahlian bekerja terus dilaksanakan sehingga metode atau cara bekerja selalu mampu mengadaptasi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai cara bekerja yang paling efektif, efisien dan produktif, sehingga kualitas produk dan pelayanan umum terus meningkat.

Dalam mengimplementasikan TQM di dalam organisasi pendidikan (sekolah) seringkali mendapatkan kendala/masalah. Permasalahan yang seringkali dihadapi di lapangan adalah Sikap mental para pengelola pendidikan, tidak adanya tindak lanjut dari evaluasi program, gaya kepemimpinan yang tidak mendukung, kurangnya rasa memiliki para pelaksana pendidikan. Dan belum membudayanya prinsip melakukan sesuatu secara benar dari awal. Kendalakendala itu disebabkan oleh adanya kepemimpinan yang tidak berjiwa entrepeneur dan tidak tangguh, adanya sentralistrik manajemen pendidikan, dan rendahnya etos kerja apara pengelola, kurangnya melibatkan semua pihak untuk berpartisipasi. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada warga sekolah terutama guru yang belum tahu, kenal, dan memahami tentang TQM

E-Book SMA Gratis

Dihalaman ini dapatkn beberapa E-book yang akan sangat berguna.
Silahkn download file berikut ini :
E-Book Pelajaran Sekolah

• Bahasa Indonesia SMA Kelas X
• Biologi SMA Kelas X
• Ekonomi SMA Kelas X
• Fisika SMA Kelas X
• Geografi SMA Kelas X
• Geografi SMA Kelas XI
• Geografi SMA Kelas XII
• Kimia SMA Kelas X
• Sejarah kelas X
• Sejarah Kelas XI-IPS
• Sejarah XII IPA
• Sosiologi SMA Kelas X

PERANGKAT MENGAJAR FISIKA SMA TP 2011-2012

Desain Pembelajaran Mapel Fisika Kelas X 2011-2012
Silabus Mapel Fisika TP 2011-2012 (including Pendidikan Karakter)
RPP Fisika Kelas X Sem Gasal 2011-2012
RPP Fisika Kelas XII Sem Genap 2011-2012
Perhitungan KKM Fisika 2011-2012
Perhitungan jam efektif, Prota, Promes

File-file berikut tentang Analisis Konteks pada mapel fisika:
Analisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Mapel Fisika 2010-2011
Analisis Standar Isi Mapel Fisika 2010-2011
Analisis Standar Proses Mapel Fisika 2010-2011
Analisis Standar Penilaian Mapel Fisika 2010-2011

Ini adalah Desain Pembelajaran Fisika kelas X
hasil revitalisasi MGMP Fisika tahun 2009.

Bagi Bapak/Ibu yang membutuhkan perangkat mengajar Fisika dapat mengunduh file-file berikut:
Perhitungan KKM Fisika Kls X 2010-2011 .
KKM Fisika Kls X .
Perangkat Mengajar Fisika Kelas X TP 2010-2011 .
Perangkat Mengajar Fisika kls X.

Silabus, RPP, Permendiknas, Perangkat Mengajar, Sejarah Berkarakter

Di era sekarang ini hampir semua guru telah menunjukan komptensinya. Yang ditunjukan dengan membuat Perangkat Mengajar, Sertifikasi dan Memahami perannya dalam memajukan generasi penerus bangsa.
Bagi anda yang membutuhkan “kebutuhan tersebut” silahkan klik disini….
Silahkan download peraturan dibawah ini :

• Permendiknas No. 16 Tahun 2007- Standar Guru
• Buku Panduan KTSP
• Permendiknas No.18 Tahun 2007 – Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
• PP NO.19 Th.2005 – Standar Nasional Pendidikan
• Undang-undang Guru Dosen No.14 tahun 2005
• Permendiknas No. 19 tahun 2007 – Standar Pengelolaan Pendidikan
• Permendiknas No. 20 tahun 2007 – Standar Penilaian
• Permendiknas No. 24 tahun 2007 – Standar Sarana Prasaranas
• Permendiknas No. 13 tahun 2007 Standar Kepala Sekolah
• Permendiknas No.22 Tahun2006
• Permendiknas No. 13 tahun 2007 – Standar Kepala Sekolah (Bagian 2)t
• Permendiknas No. 24 Tahun 2006
• Permendiknas No. 18 Tahun 2007
• Permendiknas No. 23 Tahun 2006
• Kumpulan Peraturan Dikti

• Kumpulan Peraturan
• Perangkat Mengajar

Perangkat mengajar yang ada dihalaman ini masih bersifat contoh, bila anda ingin mengembangknnya dipersilahkan.
Silahkan download file berikut ini….
Perangkat PBM
RPP kelas XI IPS smt 1
RPP kelas XI IPA smt 1
SILABUS XI IPA smt 1
RPP Sejarah Kls XII IPS smt 1
RPP sejarah Kls X KD-2 + Silabus + LKS + Penilaian
RPP sejarah Kls X KD-3 + Silabus + LKS + Penilaian
RPP sejarah Kls X KD-1 + Silabus + LKS + Penilaian
Silabus XI IPS smt 1
RPP anyar tahun 2010
RPP Kelas XI IPS.doc
silabus sejarah kelas XII IPS.doc
RPP Kelas X.doc.
Silabus Sejarah kelas X.doc
Silabus Sejarah kelas XI IPS.doc
RPP Kelas XII IPS.doc
RPP kelas XII IPA pendidikan karakter.pdf
RPP Kelas XII IPS pendidikan karakter.pdf
silabus sejarah kelas XII IPS pendidikan karakter.pdf
Silabus Sejarah kelas X pendidikankarakter.pdf
RPP Kelas X pendidikan karakter.pdf
SILABUS Kelas XII IPA pendidikan karakter.pdf.
Silabus dan RPP lainnya

• RPP PKn Kelas X
• RPP Sejarah Kelas XII IPA
• RPP Sejarah Kelas XII IPS
• RPP Sejarah Klas X Smt 1
• RPP Sejarah Klas X Smt 2
• RPP SEJARAH XI-IPA SMT 1
• RPP SEJARAH XI-IPA SMT 2
• RPP SEJARAH XI-IPS SMT 1
• RPP SEJARAH XI-IPS SMT 2
• SILABUS SEJARAH KLAS X
• SILABUS SEJARAH XI-IPA
• SILABUS SEJARAH XI-IPS
• SILABUS SEJARAH XII-IPA
• SILABUS SEJARAH XII-IPS